LDII Hadiri Munas Hisab Rukyat

rb)

ldii hadiri munas hisab rukyatMemenuhi undangan dari Kepala Badan Litbang Kemenag RI, DPP LDII menghadiri Musyawarah Nasional Hisab Rukyat (Penentuan awal bulan Qomariyah). Munas ini dihadiri oleh Pakar, Instansi Pemerintah dan Ormas Islam serta kalangan pesantren di Indonesia. Acara yang dilaksanakan pada Rabu 25 April tersebut dibuka langsung oleh Menteri Agama RI, Drs. H. Suryadharma Ali, dengan pengantar dari Kabalitbang dan Diklat Kemenag, Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA yang juga telah dilantik menjadi Dirjen Bimas Islam Kemenag RI. Dalam acara ini, DPP LDII mengutus KH. Aceng Karimullah, Ketua Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah (PAD) DPP LDII. Hadir bersama Kyai Aceng antara lain utusan dari MUI, PBNU, PP Muhammadiyah, Presidium ICMI Pusat, FPI, PP Persis dan PB Al Irsyad serta 23 perwakilan dari Ormas dan Pondok Pesantren yang diundang. Materi munas antara lain membahas Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal dalam Perspektif Hisab Rukyat yang menampilkan pembicara dari Laboratorium Boscha ITB, Planetarium Jakarta, PBNU dan PP Muhammadiyah. Selain itu juga dibahas mengenai Solusi Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal dalam perspektif Sosial dengan pembicara antara lain KH. Ma'ruf Amin dari MUI Pusat. (

Kemendagri-LDII sepakat bentuk forum ormas

Jakarta (ANTARA News) - Lembaga Dakwa Islam Indonesia (LDII) mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk membentuk forum Ormas guna membantu pemerintah untuk mensukseskan program pembangunan di Indonesia.

Ketua DPP LDII Ir Prasetyo Sunaryo mengaku usulan tersebut didasari dengan masih adanya ormas-ormas yang terkotak-kotak di daerah dan sering terjadi gesekan yang berujung pada anarkisme. Untuk itu, DPP LDII menilai alangkah baiknya ormas tersebut di diwadahi dalam forum Ormas sesuai dengan kegiatan yang mereka lakukan.

"Kalau yang melakukan kegiatan sosial bisa masuk dalam forum sosial, lingkungan dan seterusnya. Sehingga Kemendagri bisa melakukan pembinaan dan pemberdayaan mereka," kata Prasetyo seusai bertemu Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta, Jumat.

Presetyo menjelaskan pemberdayaan ormas dalam berbasis kegiatan yang dilakukan ini akan meningkatkan peran serta masyarakat dan ormas yang bersangkutan sehingga dapat meminimalisir gesekan yang sering terjadi.

"Ini sangat penting untuk mendorong keikutsertaan ormas dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat," katanya.

Saat ini, pemerintah tengah menyusun UU Keormasan, Prasetyo berharap jika Forum Keormasan tersebut dapat terbentuk setelah Undang-Undang disyahkan. "Ini sangat penting agar diantara ormas bisa saling tukar menukar pengalaman dalam pengabdian kepada masyarakat," ujarnya.

Disisi lain, LDII juga meminta pemerintah untuk memberikan aturan yang jelas mengenai hubungannya dengan seluruh Ormas sehingga pemerintah tidak lagi canggung dalam melakukan pembinaan. "Hubungan yang jelas antara pemerintah dan Ormas tersebut harus masuk dalam Undang-Undang yang tengah dibahas antara pemerintah dengan DPR saat ini," tegasnya.

Ketika menanggapi hal tersebut, Mendagri Gamawan Fauzi segera membentuk tim untuk melakukan pengkajian dan penklusteran terlebih dahulu kepada ormas yang ada Indonesia berdasarkan dengan kegiatan yang mereka lakukan di masyarakat.

"Apa yang akan dilakukan oleh Kemendagri, LDII siap untuk membantu proses tersebut, sehingga seluruh Ormas yang ada di Indonesia bisa terkoneksi satu sama lain yang pada akhir bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat," kata Prasetyo.

Sebelumnya LDII juga melakukan pertemuan dengan Menteri Agama Suryadharma Ali untuk menyampaikan hal yang serupa berkaitan dengan ormas yang berbasis pada keagamaan.

Selain itu dalam pertemuan tersebut Menteri Agama juga berjanji akan lebih memperhatikan Ormas keagamaan sebagai bagian dalam menjaga kebinekaikaan dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Untuk mensosialisasikan adanya forum keormasan, DPP LDII sendiri juga akan mengajak seluruh komponen Ormas untuk melakukan dialog guna mencari rumusan yang tepat guna konektivbitas ini.(*)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

MUI dan LDII ajak masyarakat perangi terorisme

Jakarta (ANTARA News) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi aksi terorisme yang mengatasnamakan agama dengan alasan membela kasus kalangan Muslim tertentu.

Ketua MUI Slamet Effendi Yusuf mengatakan apapun tindakan kekerasan yang memakan korban jiwa tidak dibenarkan atas nama agama dan negara. Oleh karena itu, MUI menilai apa yang dilakukan para pelaku teror dengan dalih membela kaum Muslim di negara lain sudah melanggar aturan yang ada.

 

"Kami menyesalkan apa yang telah dilakukan para pelaku teror ini, apalagi korbannya juga umat Muslim itu sendiri. Masalah umat Islam Rohingya yang menjadi alasan mereka tentunya harus bisa dipisahkan karena masalah itu sudah ada yang menangani bahkan Indonesia telah mengurus khusus Bapak Jusuf Kalla untuk menyelesaikannya. Saya kira itu sudah cukup," katanya disela-sela acara siraturahmi dengan seluruh umat Islam di DKI di kantor DPP LDII Jakarta, Selasa malam.

Menurut Slamet Effendi, kedatangan Ketua PMI dalam menyelesaikan masalah tersebut sudah menunjuk kan etikad baik pemerintah indonesia dalam ikut serta mempererat kerukunan antarumat beragama di dunia termasuk di Myanmar.

"Kedatangan Pak Kalla di sana ini kita harapkan memberikan pembelajaran bagi warga Myanmar untuk menghargai pentingnya kerukunan antar umat beragama seperti di Indonesia," katanya.

Sementara itu ketua DPP LDII Bidang Da'wah Chriswanto Santoso mengajak seluruh ulama di Indonesia untuk memberikan pemahaman agama yang lebih medalam kepada para santrinya agar kasus terorisme dapat ditekan dan dihilangkan.

"Kami bersama MUI akan terus menjalin komunkasi kepada seluruh Ulama agar dapat terus mengedepankan dakwah yang tidak mengedepankan kekerasan," katanya.

Chriswanto menjelaskan meski demikian aparat keamanan diminta untuk kerja lebih ekstra dalam menditeksi segala bentuk gerakan terorisme secara dini agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban.

"Bayangkan jika yang menjadi korban itu menjadi tulang punggung keluarga mereka, apalagi mereka juga seorang muslim. Saya kira koordinasi antar-intelejen, dan peran serta masyarakat diperlukan guna mengatasi aksi ini," jelasnya.

Chriswanto menambahkan, bentuk komunikasi yang efektif bisa dilakukan aparat keamanan dalam mencegah terorisme adalah dengan aktif memberikan pengertian dan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama serta tokoh adat, tanpa harus menakut-nakuti

Undangan Sidang Itsbat Awal Ramadhan 1433 H